Komisi Informasi Pusat bertugas:

1. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
2. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
3. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Persyaratan Umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jiwa dan raga;
3. Memiliki integritas dan tidak tercela;
4. Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau yang setara dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri dari Kemendikbud Ristek;
5. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
6. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
7. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Tidak sedang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik;
10. Khusus untuk Pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara:
    1. sekurang-kurangnya berpangkat Pembina (IV/a) dan pernah menduduki jabatan Administrator/Struktural atau Fungsional Ahli Madya/Lektor Kepala atau yang disetarakan;
    2. seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang;
    4. wajib mendapat persetujuan dari Atasan Langsung disertai stempel dinas; dan
    5. sudah menyerahkan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir
11. Bersedia menandatangani pakta Integritas yang menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki integritas dan dedikasi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, jika terpilih sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026 - 2030 di atas meterai Rp.10.000,-

Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi.komdigi.go.id/ dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen sebagai berikut:

1. Pakta Integritas yang menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan format yang disediakan oleh panitia seleksi.
2. Formulir Pendaftaran yang ditandatangani dan bermaterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format yang disediakan oleh panitia seleksi.
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Kartu Keluarga (KK).
5. Ijazah asli terakhir, khusus untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri menyertakan bukti penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek.
6. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang biru.
7. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format yang disediakan oleh panitia seleksi.
8. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai Rp.10.000,- sesuai dengan format yang disediakan oleh panitia seleksi.
9. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses hukum pidana, yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- sesuai dengan format yang disediakan oleh panitia seleksi.
10. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik, yang ditandatangani yang bersangkutan di atas meterai Rp.10.000,- sesuai format yang disediakan oleh panitia seleksi.
11. Khusus untuk Pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara:
    1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan terakhir;
    2. Penilaian prestasi kerja;
    3. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang;
    4. Surat persetujuan Atasan Langsung yang ditandatangani dan distempel dinas; dan
    5. Bukti penyerahan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir.
12. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar, yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- sesuai dengan format yang disediakan oleh panitia seleksi.
13. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum pemerintah (diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi).
14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku (diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi).

Seluruh berkas administrasi merupakan berkas ASLI yang dipindai (scan) dengan format .pdf (kecuali foto dan KTP dengan format .jpg) dan ukuran maksimal 5 MB per dokumen dengan nama file: NAMA DOKUMEN_NAMA PELAMAR (contoh: KTP_BUDI).